PENDAHULUAN
Dalam
kehidupan bermasyarakat yang demokratis pasti sebuah konflik merupakan sebuah
cerita penting yang pada substansinya yaitu menciptakan sebuah perubahan.
Sebuah demokrasi bisa dikatakan maju karena terdapat sebuah pro dan kontra
dalam kegiatan demokrasi tersebut. Seperti saat membuat kebijakan adanya sayap
kanan dan terdapat sayap kiri selain itu juga ada sebuah pola kepemimpinan
dimana masyarakat bisa mengajukan pendapat dan ikut serta dalam musyawarah
seperti musrembang. Tentu saja ini yang disebut kenaikan demokrasi dalam
berpartisipasi.
Namun
tak hanya itu saja jika kita lihat sekarang penomena tentang partisipasi bahwa
antara masyarakat dengan eksekutif tidak perlu lagi dihubungkan oleh legislatif
sebagai representatif masyarakatnya contoh Walikota Surabaya Tri Risma
Handayani, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, Gubernur Jakarta Basuku Tjahaya
Purnama dan Presiden Pak Jokowi Widodo. Mereka adalah tokoh representasi
simbolik yang mewakilkan para pemimpin lain di Indonesia yang melakukan
blusukan langsung kemasyarakat dan mereka semua itu contoh pemimpin yang
melakukan pendapatan langsung kepada masyarakat untuk di ambil kebijakan semua
mereka lakukan tentu terdapat pro dan kontra dan disinilah proses demokrasi
menjadi hidup karena masyarakat berpartisipasi secara langsung kepada
pemerintah. Tentunya yang jawaban kontra mereka bilang tidak sesuai dengan
teori juga tupoksinya karena untuk di indonsia ada anggota legislatif yang
setiap tahunnya melakukan reses.
Melihat
itu semua terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan sebuah
kesimpulan. Karena hal itu juga berpengaruh terhadap hegemoni bila tadi kita
melihat dari pemimpin secara luas yaitu tingkat nasional. Bagaimana dengan
Banten? Sebuah provinsi baru di pulau jawa yang masyarakatnya masih pasif dalam
presentasi politik? Tentu apakah ini akan mempengaruhi terhadap hegemoni
dimasyarakat Banten? Sebuah pertanyaan yang sangat menekankan terhadap
demokrasi yang ada di provinsi Banten. Bagi saya ini adalah hal menarik dimana
partisifasi masyarakat Banten dengan hegemoni yang dilakukan oleh dinasti
Banten menjadi sebuah bertolak belakang yang kontestasinya sebuah kubu kanan
dan kubu kiri. Menarik untuk dikaji bila sebuah kepemimpinan didaerah Banten
yang mudah sekali untuk memobisasi masa yang dalam keanggotaannya adalah jawara
dan ulama. Bahkan Pengamat Politik Banten, Gandung Ismanto, kepada
Tribunnews.com Jumat (4/10/2013) malam mengungkapkan analisisnya. Menurut
Gandung, Dinasti Banten didukung oleh dua pilar penting yakni kelompok ulama
dan jawara. "Sepanjang dua pilar ini masih mendukung, maka dinasti belum
akan runtuh," ujarnya. Namun bukan berarti Dinasti Banten berupa hegemoni
keturunan TB H Chasan Sochib tak bisa berakhir. Menurut pria yang juga pengajar
di Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, itu bisa terjadi
bila politik transaksional antara penguasa dan pilar pendukungnya terputus. (TRIBUNJOGJA.COM : 2017) kedua pilar
ini sangat unik untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif hegemoni dalam
partisipasi.
TEORI
Metode
Menurut Hanna Pitkin bahwa representasi dan partisipasi terdapat dua unsur
yaitu untuk membangun formal, simbolik dan deskriptif. Sedangkan untuk aksi
yaitu menghasilkan substansi. (Ppt. Dian, Hikmawan. Representasi dan
Partisipasi. 2017). Sebuah representasi yang ada di provinsi Banten melihat ini
semua sangat tidak subtansial sekali. Sangat terlihat sebuah menghegemonian
sebuah kelompok jawara dibanten. Mereka menghegemoni semua lapisan dan elemen
masyarakat di Banten tak bisa dibatahkan. Jika semua kalangan politisi ingin
menjadi pemimpin kepala daerah Kabupaten/Kota membawa sebuah amanah untuk
membela masyarakat namun muncul pertanyaan, masyarakat yang mana? Pasti
jawabnya yaitu representasi simbolik dimana simbol jawara sangat ditakuti oleh
masyarakat Banten dan semua kebijakan harus memihak terhadap golongan jawara,
dimana jawara disini adalah dinasti atut yang dikendalikan pertama kali oleh H.
Chasan Sohib. Tak hanya itu kaum ulama atau kiayipun ikut serta dalam
meramaikan panggung demokrasi di Banten. Banyak sekali sebuah ungkapan dari
masyarakat bahwa keluarga atut tidak hanya dari kelurga jawara tapi keluarga
Atutpun mengklaim sebagai keluarga dari keturunan Banten Lama. Itu terbukti
bahwa dia memakai gelar Ratu dan Tubagus disetiap margakeluargnya. Dengan
katalain bahwa keluarga Atut adalah keturunan ulama dari kesultanan Banten. Tak
hanya itu teori Hanna Pitkin ini terbukti representasi dan persentasi melalui
simbolik memiliki pengaruh yang sangat besar sekali contohnya saja . Menjelang
Pilkada Ratu Atut biasanya berkeliling ke tiga komplek makam tersebut. Selain
untuk berdoa meminta restu dan keselamatan di ketiga pemakaman keramat
tersebut, Ratu Atut juga sekaligus memohon dukungan dan restu dari
keturunan-keturunan raja yang bermukim di sekitar pemakaman. "Dia (Atut)
biasa bawa bingkisan, uang juga untuk dibagi-bagikan. Banyak juga yang berpikir
pendek dan ikut memilih dia," tutur Tubagus. (TRIBUNNEWS.COM
: 2017)
Dalam
kepemimpinan dinasti Banten tak bisa melihat dari teori dari Hanna Pitkin saja.
Namun teori dari hegemoni menjadi sangat subtansial jika dikaji lebih dalam.
Teori hegemoni dibangun di atas preis pentingnya ide dan tidak mencukupinya
kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Menurut Gramci, agar yang
dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai
dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka
juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud
Gramci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moraldan
intelektual” secara konsensual. Dalam kontek ini, Gramci secara berlawanan
mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa
kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan “dominasi”
yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999:31).
Jika
dikaitkan pada masa kini, pengertian hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan
dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap
negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat
terintegrasi dalam negara “pemimpin”. Dalam politik internasional dapat dilihat
ketika adanya perang pengaruh pada perang dingin antara Amerika Serikat dengan
Uni Sovyet yang biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan
hegemonik dunia. (Nezar Patria, Antonio Gramsci Negara & Hegemoni,
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999 hal. 116).
Melalui konsep hegemoni, Gramsci
beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling
tidak dua perangkat kerja. Pertama,
adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat
memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang
bernuansa law enforcemant. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan
oleh pranata negara (state) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer,
polisi dan bahkan penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk
masyarakat beserta pranata - pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa
melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga
(Heryanto, 1997). Perangkat karja ini biasanya dilakukan oleh pranata
masyarakat sipil (civil society) melailui lembaga - lembaga masyarakat seperti
LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban paguyuban dan kelompok-kelompok
kepentingan (interest groups). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan
fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan
disisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan
diseluruh negara dan pemerintahan yuridis (Gramsci : 1971).
METODE
Metodologi
yang digunakan untuk membuat jurnal ini adalah metodologi kulitatif. Dalam
metodologi kualitatif ini adalah metodologi kualitatif deskriptif. Dengan kata
lain mengkaji dari hasil beberapa masalah didalam masyarakat, tata cara dan
adat masyarakat serta situasi dan kondisi dalam masyarakat, termasuk tentang
hubungan kegiatan – kegiatan, sikap – sikap, dan pandangan dari suatu fenomena
yang ada.
Dalam
pengumpulan data sendiri saya sebagai penulis melakukan pengumpulan data
melalui studi pustaka baik dari berita diinternet ataupun berita di mediasosial
juga di buku – buku baik itu di perpustakaan yang ada di Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa ataupun di Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Setelah
mendapatkan itu semua saya melakukan kajian dan menggabungkan antara teori dan
fakta fakta yang ada dilapangan menjadi sebuah jurnal.
HASIL PENELITIAN
Dominasi
kelompok jawara terlihat dalam berbagai peristiwa, seperti proses pengisian
anggota DPRD Banten dan proses pemilihan Gubernur Banten tahun 2001 yang mampu
menempatkan anak Chasan Sochib, Atut Chosiyah menjadi Wakil Gubernur. Ada
beberapa strategi yang dilakukan oleh Jawara untuk memenangkan pemilihan
Gubernur Banten 2001. Pertama, mereka
memenangkan pertarungan di internal Golkar mengenai posisi apa yang akan
diambil dan siapa yang akan dimajukan. Jawara berhasil memajukan Ratu Atut
Chosiyah sebagai calon Wakil Gubernur dan menyingkirkan Aly Yahya yang telah
mengambil formulir sebagai calon Gubernur dari Partai Golkar. Kedua, Jawara
berhasil mengacaukan koalisi PPP dengan PDIP. Caranya, Golkar menggandeng PPP
sebagai mitra koalisi utama, dengan pendekatan langsung Chasan Sochib – tokoh
Jawara, tokoh Partai Golkar Banten, Ayah Atut Chosiyah – ke Djoko Munandar,
Ketua DPD PPP Banten. Dengan mesin politik utama Golkar dan Jawara, para kader
yang bergabung di tim sukses berbagai fraksi memberikan suara ke pasangan
Djoko-Atut. Ketiga, Jawara melakukan
intimidasi dengan mengerahkan kekuatan massa atas nama tenaga pengamanan.
Bahkan di dalam ruang sidang Jawara hadir. Ini memberikan tekanan psikologis
kepada anggota Dewan. Selain itu aktivitas ancam mengancam juga berjalan
walauipun dihembuskan melalui desas-desus selama proses pemilihan. Keempat, Jawara melakukan politik uang.
Kuat indikasi mereka membeli suara anggota Dewan dengan harga ratusan juta
rupiah. Dengan ini posisi mereka semakin kuat. Kelima, penguasaan opini. Jawara melakukan kontrol terhadap opini
yang berkembang terutama di media massa lokal. Jawara dengan kepentingannya
agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dilanjutkan, berhasil
mengendalikan opini. Jawara memiliki dua strategi. Pertama, membeli kalangan
media yang mendukung kepentingan Jawara. Kedua,
menekan kalangan media yang dianggap tidak kooperatif dengan kekerasan. Dengan
berbagai strategi inilah kemudian Jawara berhasil menempatkan Djoko Munandar
dan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk Periode
2001-2006. Memiliki peran besar dalam naiknya pasangan Djoko-Atut di bursa
pemilihan Gubernur banten diakui oleh Chasan Sochib menjawab pertanyaan seorang
wartawan apakah Gubernur berada dibawah bayang-bayang Jawara? “Tidak seperti
itu. Abah cuman kasih pandangan-pandangan. Kalau dia berbuat keliru dalam
mengemban amanah kepemimpinan di Banten, Abah akan luruskan. Sebab Abah yang
paling bertanggungjawab dengan Djoko. Sebab dia naikkan atas dukungan Abah. Oleh
karena itu Abah malu kalau Djoko keliru dalam memimpin. Kalau keliru memimpin
lebih baik tinggalkan saja jabatannya itu. Djoko itu kan tidak ada apa-apanya.”
(Saya memang Gubernur Jendral, dalam Tabloid Mimbar Daerah, Edisi 17-23
November 2003) Jelas dalam pernyataan diatas Chasan Sochib menegaskan posisinya
di Banten dan perannya dalam menaikkan Djoko sebagai Gubernur. Sebagai tokoh
yang dianggap paling berpengaruh di Banten, Chasan Sochib sering dianggap
sebagai Gubernur Jenderal, julukan yang tak pernah dibantah oleh dirinya.
Selanjutnya
Pandangan kepercayaan dan budaya masyarakat Banten dibentuk melalui perjalanan
sejarah perjuangan para ulama di Banten sebelum kemerdekaan. Para ulama sangat
berjasa dalam melawan kolonialis, bahkan masyarakat Banten menganggap
kepemimpinan harus dipegang oleh ulama dan Jawara, jika ulama atau kiayi tidak
eksis lagi, maka Jawara berkewajiban untuk menggantikan posis kiayi tersebut.
Para Jawara mempercayai dan meyakini bahwa kepemimpinan kiayi adalah
representasi kepemimpinan para nabi yang dapat memperbaiki masyarakat dari
kejahatan dan keburukan menuju masyarakat madani seperti yang dilakukan pada
masa Rasulallah SAW. Kepercayaan dan keyakinan ini menjadi landasan berpijak
kelompok Jawara dalam menilai dan menimbang masalah kehidupan baik yang ada di
internal lingkungan masyarakat maupun dalam urusan di pemerintahan.
PEMBAHASAN
Selanjutnya
penghegemonian di provisi Banten ini kelompok jawara memiliki kedudukan tinggi
dengan kaum kiayi. Sangat ironi pemimpin Banten dikendalikan oleh kaum jawara
dimana sekarang menjadi sebuah dinasti kuat diprovinsi Banten. Dalam hegemoni
ini terjadi sebuah pertentangan antara demokrasi dan diktaktorat states, yang
mana dinasti Banten ini sangat kuat. Dan saat pengadakan proyek harus ijin
terlebih dahulu kepada pemimpin dinasti. Juga untuk mencalonkan walikota/bupati
di Banten hal ini adalah senuah penguatan wacana yang dibangun bahwa semua akan
lancar menguasai Banten jika di dahuljui denga
ijin terhadaf dinasti Banten. Atau gabung dengan dinasti Banten. Ketua
Umum Kesti Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) Maman Rijal
mengatakan kehadiran seluruh pengurus pusat sampai pengurus ranting
serta anggota Kesti TTKKDH untuk menyepakati arah dukungan kepada pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Wahidin
Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Banten 2017 mendatang."Mari satukan barisan. Jaga
persatuan, dan raih kemenangan bersama Pak WH-Andika. Ingat nomor 1," ujar
Ketum Kesti TTKKDH Maman Rijal dalam sambutan yang dibacakan oleh Wasekjen
TTKKDH, Buang Jamil saat acara Deklarasi Dukungan Cagub dan Cawagub, Wahidin
Halim-Andika Hazrumy di ruang Balairung, Ratu Bidakara Hotel, Sabtu (5/11/2016).
(www.tangerangnet.com : 2016).
Jika seseorang tidak melakuakan itu tentu langkahnya akan sia - sia contoh saja
saat Rano - Embay mereka sangat dimusuhi oleh dinasti Banten dan tentunya Rano
Karno dibuatkan strategi kalah oleh jawara Banten saat pilkada Banten.
Bahkan lebih
parahnya lagi Rano Karno di seret dalam kasus korupsi bersama Atut. Pada sidang
perdana kasus alkes itu, Sukatma memastikan, bahwa nantinya dalam surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan diungkap
fakta yang selama ini tertutup rapat, yaitu dugaan keterlibatan Rano Karno,
yang ikut menerima dana dari proyek alkes tersebut sebesar Rp 300 juta, yang
saat kasus itu terjadi menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten. “Ini akan
menjadi fakta persidangan di mana keterlibatan Rano Karno dalam menikmati
keuntungan dari proyek alkes tersebut akan terungkap, karena tercatat dalam
dokumen resmi surat dakwaan JPU KPK. Ini hanya satu fakta, masih ada fakta lain
yang akan terungkap jika kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mulai
disidangkan,” jelasnya. (bantenheadline.com) Ini membuat kaget masyarakat
Banten yang awalnya Rano Karno tidak ikut camput alat kesehatan di Banten dan
hasil pilkada Bantenpun Rano Karno kalah dan di gugat ke MK dan gugatan itu
ditolak sebuah bukti kuat bahwa hegemoni kelompok jawara yang ada di dinasti
banten sangatlah kuat dan tak terkalahkan.
KH Djunedi,
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Ulum, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang
mengaku memberikan dukungan kepada pasangan WH-Andika karena dianggap sebagai
saudara seiman dan memiliki kesepahaman untuk membangun Banten yang lebih baik
lagi. Menurut kiai yang tersohor di perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten
Tangerang ini, pasangan WH-Andika sudah lama memiliki hubungan dan kedekatan
dengan para ulama dan kiai di Banten, termasuk ulama besar Abuya KH Muhtadi
Dimyati. Hal yang sama juga disampaikan Pimpinan Ponpes di Turus, Kabupaten
Pandeglang, KH Dahlan Idrus. Kiai pondok pesantren modern yang memiliki ribuan
santri ini menyatakan akan mengajak seluruh keluarga besar Ponpes Modern Turus
mendoakan dan mendukung WH-Andika pada 15 Februari mendatang. (NEWSmedia :
2017).
Terbukti
bahwa Kiayi memiliki karakter atau karismatik didalam masyarakat. Hal itu
menjadi fakta dimasyarakat Banten apapun yang dikatakan Kiayi adalah hal yang
benar dan turun dari pandangan religius. Dan bagi pasangan calon yang ingin
memenangkan PILKADA Banten sering sekali datang ke Pondok Pesantren dengan
alasan meminta doa. Tapi agenda lainnya adalah para pasangan calon meminta
mobilisasi masa dalam arti luasnya adalah menghegemoni masyarakat atau kaum
lain untuk mengikutinya. Karena jika pasangan calon hanya kampanye datang ke
masyarakat hanya menyampaikan visi misi belum tentu masyarakat menyikuti atau
menerima visi misi. Akan tetapi jika pasangan calon datang ke rumah kiayi,
masyarakat akan mudah mendengarkannya. Karena kiayi sebagai simbol masyarakat
yang kepribadiannya sangat dihormati dan kata – katanya sampai ke hati oleh
masyarakat. Bila dipandang mungkin ini termasuk masih konservatif tapi ini
membuktikan bahwa kekuatan politik di Banten, masyarakatnya masih percaya
kekuatan fisik dan spritual adalah modal untuk menuju kemenangan. Hal itu
terbukti dengan hadirnya dua pilar kuat yaitu Jawara dan Kiayi
KESIMPULAN
Dari
semua penyamampaian diatas saya menyimpulkan bahwa partisipasi dan representasi
di Banten hanya sebuah simbolik yang artinya kaum jawara dan kiayi yang
menguasai semua perpolitikan di provinsi Banten. Dan jawara serta kiayi ini
menghegemoni sebuah kalangan dan elemen di Banten dengan membuat wacana bahwa
semua urusan kepemimpinan banten berada ditangan dinasti yang diisi oleh jawara
dan kiayi yang pro terhadap keluarga H. Chasan Shohib. Dengan kata lain bahwa
Jawara dan kiayi adalah elemen masyarakat yang kekuatan hegemoninya sangat
kuat. Mereka mengakar dalam kultur masyarakat dan kedua elemen ini tak bisa
dipisahkan. Jika saya boleh memberikan masukan. Saya memberikan saran bahwa
semua kegiatan presentasi dan representasi dalam demokrasi adalah hak setiap
individu. Namun individu yang baik dalam demokrasi adalah individu yang
memiliki pilihan sendiri sesuai pemahaman yang demokratis.
DAFTAR REFERENSI
Nezar
Patria, Antonio Gramsci Negara & Hegemoni, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar. 1999 hal. 116
Jurnal Teori
Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer Oleh: Saptono (dosen PS Seni
Karawitan)
